terjawabBerikut ini yang tidak termasuk ketentuan pokok sistem tanam paksa adalah pilihannya mana dek Iklan Jawaban 4.4 /5 182 HerlanggaSyahWIjaya Ketentuan-ketentuan dalam sistem tanam paksa: 1. Penduduk diharuskan menyediakan sebagian dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang dapat dijual di pasaran Eropa. 2.

Sedulur pernah mendengar istilah tanam paksa? Tanam paksa merupakan salah satu aktivitas yang sangat populer ketika masa kemerdekaan Indonesia. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda menggunakan sistem tanam paksa, untuk mendapatkan hasil melimpah dari perkebunan. Ironisnya, masyarakat pribumi yang ditugaskan menjalankan tanam paksa. Jadi apakah tanam paksa itu? Tanam paksa merupakan istilah populer di masa kolonial Belanda. Sistem tanam paksa merupakan sebuah sistem dan mengharuskan rakyat Indonesia menjalankan program penanaman tanaman ekspor. Dampak tanam paksa ini, membuat rakyat Indonesia kelaparan hingga menemui ajalnya. Agar semakin memahami apa latar belakang tanam paksa diadakan dan di manakah tanam paksa itu dilaksanakan, yuk simak dan pahami artikel selengkapnya di bawah ini Sedulur. BACA JUGA Kisah & Sejarah Pangeran Diponegoro dalam Melawan Penjajah Suara Mungkin banyak pihak bertanya-tanya, apakah tanam paksa itu dan kenapa hal ini mesti terjadi? Sebenarnya tanam paksa diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda tepatnya di tahun 1830. Fungsinya adalah menggenjot hasil pertanian tanaman ekspor. Di masa penjajahan Belanda istilah sistem tanam paksa dinamakan dengan cultuurstelsel. Cultuurstelsel adalah sistem tanaman menggunakan teknik culture system ataupun cultivation system. Namun dalam arti lain, cultuurstelsel adalah kewajiban masyarakat Jawa dalam menanam tanaman ekspor dan umumnya laku dijual di Benua Eropa. Masyarakat pribumi lalu mengartikan istilah kata cultuurstelsel sebagai kegiatan tanam paksa. Latar belakang tanam paksa Sejarah Hampir 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda dan selama kurun waktu tersebut, masyarakat Indonesia mengalami penyiksaan dan kekejaman. Salah satu bentuk kekejaman kolonial Belanda adalah masyarakat pribumi diharuskan mengikuti kegiatan tanam paksa. Aktivitas menanam tanaman ekspor ini dinamakan dengan cultuurstelsel. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan Belanda menghabiskan biaya banyak dalam peperangan di Eropa. Mulai dari perang kemerdekaan Belgia dan pemisahan antara Belgia dengan Belanda. Bahkan ketika perang melawan Pangeran Diponegoro, Belanda harus kehilangan biaya sebesar 20 juta golden. Diketahui perang melawan Pangeran Diponegoro, merupakan perang paling fenomenal perlawanan rakyat terhadap penjajah. Perang ini berlangsung dari mulai tahun 1825-1830 dan menjadi salah satu perang paling panjang melawan penjajahan. Siapa yang menerapkan tanam paksa ini yaitu Van den Bosch. Dia pun lantas mempopulerkan kata cultuurstelsel guna mengisi kas Belanda yang sempat kosong akibat peperangan. Sekaligus juga membayar utang-utang Belanda. Alhasil, Van den Bosch mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda. BACA JUGA Perundingan Roem Royen Sejarah, Tokoh, Isi & Dampaknya Lokasi pelaksanaan sistem tanam paksa Kompas Tanam paksa merupakan aktitivitas menaman tanaman ekpor dan dibebankan oleh masyarakat pribumi khususnya Jawa. Tujuannya tidak lain adalah mengisi kas Belanda dan membayar utang-utang Belanda selama peperangan. Mungkin di antara kita bertanya-tanya, di manakah tanam paksa itu dilaksanakan? Sistem tanam paksa ini banyak dilaksanakan di Pulau Jawa. Tanaman yang ditanam oleh masyarakat pribumi mayoritas adalah tanaman ekspor dan salah satunya adalah tanaman tebu. Pemeritah kolonial lantas memberikan pinjaman kepada orang-orang baik masyarakat pribumi ataupun pengusaha agar membangun sebuah pabrik dan penggilingan tebu. Alhasil banyak pabrik-pabrik gula bermunculan di Indonesia. Mulai dari pabrik gula Gondang Winangoen di Klaten, Pabrik Gula Colomadu di Solo sampai dengan pabrik gula Madukismo. Beberapa bangunan itu berguna dalam mengolah dan menggiling hasil pertanian tanaman ekspor seperti tebu yang laku di pasaran Eropa. Ketentuan tanam paksa Koransulindo Dalam beberapa kesempatan, sistem tanam paksa menghadirkan sebuah ketentuan-ketentuan yang wajib Sedulur tahu. Lantas apa saja ketentuan tersebut, yuk simak dan pahami ulasan artikel di bawah ini Sedulur. Harus menyisihkan setidaknya sekitar 20 persen Setiap desa di Indonesia harus memajibkan setidaknya 20 persen tanahnya, dijadikan lahan komoditas pertanian. Komoditas pertanian tersebut adalah tanaman ekspor seperti kopi, teh, dan tarum. Tanam paksa tidak bayar pajak Ketentuan lain adalah saat sistem tanam paksa yaitu tanah dibebakan dari pajak. Sebab, hasil tanamannya itu sudah dianggap merupakan bagian pembayaran pajak. Jika gagal panen, maka pemerintah yang bertanggung jawab Ketentuan memberatkan lainnya adalah ketika tanah untuk tanam paksa mengalami situasi gagal panen, maka tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Belanda. Harus selesai dalam waktu tiga bulan Sistem tanam paksa merupakan kegiatan yang menyengsarakan masyarakat pribumi. Sebab, pekerja hanya diberikan waktu menyelesaikan sistem tanam paksa tanaman ekspor dalam kurun waktu tiga bulan saja. Apabila melebihinya, maka akan ada resiko kegagalan dan pemerintah Belanda akan mengalami kerugian cukup besar kembali. Dampak tanam paksa Kompas Melihat aktivitas sistem tanam paksa oleh pemerintah Belanda, kita tidak boleh langsung menyimpulkan ke arah negatif. Namun ada beberapa dampak yang cukup menguntungkan pihak Indonesia dan masyarakat Indonesia. Lantas apa saja dampak yang dirasakan, yuk simak dan pahami artikel di bawah ini. Dampak positif. Meski cukup menyengsarakan masyarakat pribumi, namun kegiatan ini justru membuat masyarakat Jawa menjadi lebih paham dengan teknik menanam aneka macam tanaman. Mereka mulai mengenal istilah tanaman dan tanaman apa yang pantas diekspor. Dampak negatif Beban masyarakat menjadi lebih berat, sebab mereka harus menyerahkan beberapa petak tanah kepada pihak Belanda. Rakyat menanggung kegagalan dalam proses panen dan mereka mengalami penyiksaan fisik dan mental secara tidak langsung. Demikian ulasan mengenai apakah tanam paksa itu dari mulai sejarah, latar belakang sampai dengan ketentuannya. Semoga penjelasan di atas dapat memberikan pemahaman sejarah untuk kita Sedulur. Mau belanja bulanan nggak pakai ribet? Aplikasi Super solusinya! Mulai dari sembako hingga kebutuhan rumah tangga tersedia lengkap. Selain harganya murah, Sedulur juga bisa merasakan kemudahan belanja lewat handphone. Nggak perlu keluar rumah, belanjaan pun langsung diantar. Yuk, unduh aplikasinya di sini sekarang! Bagi Sedulur yang punya toko kelontong atau warung, bisa juga lho belanja grosir atau kulakan lewat Aplikasi Super. Harga dijamin lebih murah dan bikin untung makin melimpah. Langsung restok isi tokomu di sini aja!

13 Berikut ini yang *tidak* termasuk ketentuan pokok sistem tanam paksa adalah .. A. Petani menyediakan seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman wajib. B. Penyediaan lahan untuk tanaman wajib harus atas persetujuan penduduk. C. Hasil dari tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah
- Pada masa pendudukan Belanda di Indonesia, tepatnya tahun 1830, diterapkan sebuah kebijakan yang disebut sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Sistem tanam paksa ini disebut juga dengan tokoh yang menerapkan sistem tanam paksa adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch. Tujuan utama Van den Bosch menerapkan kebijakan ini adalah untuk memperbaiki kondisi perekonomian Belanda yang dilanda krisis ekonomi. Selama sistem tanam paksa diberlakukan, ada beberapa ketentuan yang harus diikuti. Apa saja ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa? Baca juga Sistem Tanam Paksa Latar Belakang, Aturan, Kritik, dan Dampak Ketentuan sistem tanam paksa Menyisihkan tanah sebesar 20 persen Sistem tanam paksa mewajibkan setiap desa di Indonesia menyisihkan 20 persen tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, teh, dan tarum nila. Tanaman cultuurstelsel bebas pajak Tanah yang digunakan untuk cultuurstelsel dibebaskan dari pajak, karena hasil tanamannya telah dianggap sebagai bagian dari bayaran pajak itu sendiri. Pemerintah bertanggung jawab penuh atas gagal panen Jika tanaman yang ditanam di tanah cultuurstelsel mengalami gagal panen akibat bencana alam, maka kerugiannya akan ditanggung secara penuh oleh pemerintah Belanda. Sebaliknya, jika hasil produksi tanaman lebih dari ketentuan yang dibuat, maka sisanya akan dikembalikan kepada juga Perbedaan Land Rent System dengan Cultuurstelsel Sistem tanam paksa selesai dalam waktu tiga bulan Setiap pekerja diberi waktu untuk menyelesaikan cultuurstelsel dalam waktu tiga bulan dan tidak boleh lebih. Sebab, jika melebihi waktu tanam padi maka risiko kegagalannya akan lebih besar dan akan memberi kerugian bagi Belanda. Baca juga Penghapusan Sistem Tanam Paksa Tahun berapakah tanam paksa dihapuskan? Selama kebijakan sistem tanam paksa diterapkan, banyak kualitas dan hasil tanaman pangan menjadi kurang bagus. Selain itu, muncul juga masalah kelaparan yang dirasakan oleh rakyat pribumi, yang tidak sempat merawat sawah dan ladang karena harus mengurusi tanaman perkebunan milik Belanda. Banyaknya masalah dan penderitaan yang disebabkan oleh sistem tanam paksa pun memberikan kesengsaraan, khususnya bagi rakyat pribumi. Oleh sebab itu, mulai muncul berbagai kritik keras atas sistem tanam paksa. Akhirnya, sistem tanam paksa resmi dihapus pada 1870 berdasarkan ketetapan dalam UU Agraria. Referensi Makfi, Samsudar. 2019. Masa Penjajahan Kolonial. Singkawang Maraga Borneo Tarigas. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Ketentuandalam kebijakan tanam paksa dapat dilihat di bawah ini, yakni: Penduduk wajib menyerahkan seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman wajib. Tanah yang ditanami tanaman wajib, bebas dari pajak.Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk melainkan menjadi tanggung jawab Pemerintah belanda
Jakarta - Pada tahun 1830 kondisi ekonomi di negeri Belanda sangat buruk, beban hutang juga semakin besar. Untuk menyelamatkannya, maka Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia dengan tugas mencari cara untuk mengisi kekosongan kas negara Van den Bosch mengerahkan tenaga rakyat tanah jajahan untuk melakukan penanaman yang hasil-hasilnya dapat dijual di pasaran dunia. Hal tersebut dinamakan sistem tanam paksa atau Cultur diciptakannya sistem tanam paksa adalah menutup defisit keuangan negeri Belanda. Dikutip dari Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTS Kelas 8 yang ditulis Nurhayati, ketentuan sistem tanam kerja sama pada lembaran negara nomor 22 tahun 1834 ternyata dilanggar dalam yang tertuang dalam perjanjian adalah tanah yang digunakan untuk cultur stelsel seperlima sawah. Namun dalam praktiknya dijumpai lebih dari seperlima tanah, yaitu sepertiga dan bahkan setengah dari sawah milik itu, tanah petani yang dipilih hanya tanah yang subur, sedangkan rakyat hanya mendapat tanah yang tidak subur. Tanah yang digunakan untuk penanaman tetap saja dikenakan pajak sehingga tidak sesuai dengan banyaknya penyimpangan yang dilakukan, seperti yang disebutkan di atas, adapun beberapa tokoh yang menentang sistem tanam kerja paksa, mengutip dari buku Seri IPS Sejarah SMP Kelas VIII oleh Drs. Prawoto, yaitu1. Eduard Douwes Dekker 1820-1887Ia adalah mantan asisten residen di Lebak Banten sehingga sangat mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah di bawah sistem tanam paksa. Ia mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar lelang kopi perdagangan Belanda dan terbit pada tahun 1860. Dalam buku tersebut, ia melukiskan penderitaan rakyat di Indonesia akibat pelaksanaan sistem tanam Fransen van der Putte 1822-1902Ia menunjukkan sikapnya terhadap kebijakan tanam paksa dalam bukunya berjudul Sulker Constracten, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti "Kontrak Gula." Ia bersama dengan Douwes Dekker merupakan tokoh penentang tanam paksa dari golongan Baron van Hoevell 1812-1870Ia adalah seorang pendeta Belanda yang menuntut pemerintah pusat dan gubernur jendral agar memperhatikan nasib dan kepentingan van Hoevell bersama Fransen van de Putte menentang sistem tanam paksa. Kedua tokoh itu juga berjuang keras menghapuskan sistem tanam paksa melalui parlemen Golongan pengusahaGolongan pengusaha menghendaki kebebasan berusaha, dengan alasan bahwa sistem tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal. Akibat reaksi dari orang-orang Belanda yang didukung oleh kaum liberal mulai tahun 1865 sistem tanam paksa itulah tokoh-tokoh yang menentang sistem tanam paksa pada masa pemerintahan Belanda. Semoga menambah pemahaman detikers tentang sejarah Indonesia, ya. Simak Video "Singgah ke Tugu VOC, Peninggalan Belanda di Halmahera" [GambasVideo 20detik] row/row
Berikutini 8 aturan dan ketentuan sistem tanam paksa yang berlaku di Indonesia. Masyarakat yang memiliki tanah wajib menanam tanahnya tersebut dengan tanaman wajib yang sudah ditentukan, jumlahnya 1/5 atau 20% dari jumlah luas tanah. Tanaman wajib yang ditanam jangka waktu menamannya tidak lebih dari tanaman padi.
Tanam Paksa merupakan nama lain dari kebijakan cultuurstelsel sistem budidaya yang dicetuskan van den Bosch, kebijakan ini pada intinya mengharuskan petani pribumi menyisihkan sebagian tanah, tenaga, dan kemudian hasil panennya kepada negara. Berikut ketentuan dari cultuurstelsel Petani menyerahkan 1/5 bagian tanahnya, untuk ditanami tanaman ekspor. Petani memberikan tenaganya untuk mengerjakan tanaman ekspor milik pemerintah kolonial, tapi jam kerjanya tidak boleh melebihi pekerjaan utama petani, yaitu menanam padi. Tanah yang ditanami tanaman ekspor pesanan pemerintah kolonial, akan dibebaskan dari pajak. Kegagalan panen ditanggung oleh pemerintah kolonial. Pengerjaan tanaman akan diawasii oleh pejabat lokal. Meskipun kebijakan ini, secara aturan tertulisnya, tidak terlihat memperbudak masyarakat pribumi, namun sering terjadi penyimpangan di lapangan yang menyengsarakan masyarakat pribumi, oleh karenanya kebijakan ini kemudian juga disebut sebagai Tanam Paksa. Jadi, jawaban yang tepat adalah B.
Tanamanyang Ditanam Pada Sistem Tanam Paksa. Tanam paksa atau cultuur stelsel adalah peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur van den bosch yang mewajibkan setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami tanaman komoditi ekspor. Tanaman yang wajib ditanam khususnya kopi, tebu, dan indigo (bahan pewarna). Jakarta - Sistem tanam paksa terjadi pada masa pemerintahan van den Bosch dari pemerintah kolonial Belanda. Bagaimana sejarah sistem tanam paksa menyengsarakan rakyat?Pengertian tanam paksaSistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial sejak tahun tanam paksa pada masa penjajahan Belanda disebut cultuurstelsel. Istilah cultuurstelsel sebenarnya berarti sistem tanaman culture system atau cultivation system.Cultuurstelsel sebenarnya berarti kewajiban rakyat Jawa untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Rakyat pribumi menerjemahkan cultuurstelsel dengan sebutan tanam paksa karena pelaksanaannya dilakukan dengan tanam paksa dikenakan hukuman fisik yang berat, seperti dikutip dari buku Sejarah untuk Kelas 2 SMA oleh M. Habib Belakang Sistem Tanam PaksaSistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda dilaksanakan karena sejumlah peristiwa dan kondisi saat itu, di antaranya sebagai berikut1. Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa2. Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada Belanda menghabiskan biaya hingga sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi Perang Diponegoro 1825-1830. Perang Diponegoro adalah perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak Kegagalan upaya mempraktikkan gagasan liberal 1816-1830 dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk Belanda.Tokoh pencetus sistem tanam paksa adalah van den Bosch. Usul cultuurstelsel membuat van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tugas utama van den Bosch adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari negeri jajahan untuk mengisi kas Belanda yang kosong dan membayar utang-utang Tanam Paksa di JawaTujuan tanam paksa adalah merangsang produksi dan ekspor komoditas pertanian yang laku di pasar dunia. Untuk menyukseskan cultuurstelsel, pemerintah kolonial memberikan pinjaman uang pada orang-orang yang bersedia membangun pabrik atau kolonial Belanda juga menyediakan batang tebu mentah dan tenaga kerja untuk pengusaha tebu. Perluasan tanaman dagang untuk pasar dunia mendorong munculnya modal swasta dengan jumlah besar. Modal swasta ini memunculkan masalah-masalah lain dalam pelaksanaan tanam Tanam PaksaPeraturan pokok sistem tanam paksa terdapat dalam lembaran negara Staatblad Tahun 1834 No. 22. Aturan ini diterbitkan beberapa tahun setelah tanam paksa dijalankan di Pulau Jawa. Aturan tanam paksa yaitu1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi4. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah5. Hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihan tersebut diberikan kepada Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi. Pegawai-pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara penyimpangan dalam sistem tanam paksa>>> Sistemtanam paksa membuat suatu aturan yang mewajibkan setiap desanya menyisihkan sekitar 20% sebagian tanahnya. Hal tersebut digunakan untuk menanami komoditas ekspor. Hal itu terjadi karena mereka menganggap bahwa sistem tanam paksa ini adalah kebijakan yang tidak berkemanusiaan. Kemudian pada tahun 1890, tokoh politik bernama C. Th. Van Oleh Yopi Nadia, Guru SDN 106/IX Muaro Sebapo, Muaro Jambi, Jambi - Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa atau cultuur stelsel pada masa kepemimpinan Johannes Van Den Bosch. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah Kolonial Belanda. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menyerahkan hasilnya kepada pemerintah yang serupa juga diterapkan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Baca juga Cultuurstelsel, Sistem Tanam Paksa yang Sengsarakan Rakyat Pribumi Latar belakang sistem tanam paksa Sistem tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda dilatarbelakangi oleh sejumlah peristiwa berikut Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Belanda menghabiskan biaya hingga sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Kas Negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup banyak Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak mencukupi Kegagalan upaya mempraktikkan gagasan liberal dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi Belanda. Atran-aturan sistem tanam paksa Leiden University Libraries KITLV 12204 Sejumlah literatur mencatat jumlah perkebunan meningkat di Priangan setelah kereta api hadir sebagai moda transportasi. Pada tahun 1902 di seluruh Hindia Belanda terdapat lebih kurang 100 perkebunan teh; 81 di antaranya terletak di Jawa Barat. Beberapa aturan dibuat dalam melaksanakan sistem tanam paksa. Aturan sistem tanam paksa, yaitu Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah Hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihan tersebut diberikan kepada penduduk. Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah. Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi. Pegawai-pegawai Eropa hanya bertindak sebagai pengawas secara umum. Baca juga Palaksanaan Tanam Paksa di Indonesia Penyimpangan sistem tanam paksa Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia, ternyata banyak terjadi penyimpangannya. Brikut beberapa penyimpangan yang dilalukan Kolonial Belanda, yaitu B Ketentuan-Ketentuan Tanam Paksa Tanam paksa atau cultuur stelsel adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang mewajibkan setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah Mahasiswa/Alumni Universitas PGRI Yogyakarta22 Desember 2021 0644Hai! Terima kasih sudah bertanya di Roboguru. Kakak bantu jawab ya. Jawaban soal di atas adalah pilihan C. Yuk! Simak pembahasan berikut. Cultuurstelsel yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan lain sebagainnya. Dalam aturan pelaksanaannya terdapat lima aturan pokok yaitu. -Setiap penduduk wajib menyerahkan seperlima dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. -Tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. -Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat. -Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan. -Mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari atau seperlima tahun di perkebunan pemerintah. -Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah jika bukan akibat kesalahan petani. -Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa. Oleh karena itu, maka jawabannya adalah pilihan C. Terima kasih sudah bertanya dan menggunakan Roboguru. Semoga membantu ya OIakdd4.
  • yh3i4ckj71.pages.dev/163
  • yh3i4ckj71.pages.dev/183
  • yh3i4ckj71.pages.dev/107
  • yh3i4ckj71.pages.dev/59
  • yh3i4ckj71.pages.dev/395
  • yh3i4ckj71.pages.dev/40
  • yh3i4ckj71.pages.dev/106
  • yh3i4ckj71.pages.dev/55
  • yh3i4ckj71.pages.dev/232

    • yang tidak termasuk ketentuan tanam paksa adalah